Setiap pagi, jutaan siswa di Indonesia memasuki ruang kelas dan disambut oleh sosok yang sama: seorang guru yang berdiri di depan papan tulis, membuka pelajaran, membimbing diskusi, menilai tugas, hingga menjadi tempat bertanya ketika murid menghadapi kesulitan. Di mata siswa, guru adalah figur yang dihormati. Namun ketika bel sekolah berbunyi dan aktivitas belajar selesai, tidak sedikit dari mereka yang harus menjalani kehidupan yang jauh dari gambaran ideal seorang pendidik.
Di berbagai daerah, terutama sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik tetap, guru honorer menjadi tulang punggung proses belajar mengajar. Mereka mengajar mata pelajaran inti, menjadi wali kelas, mendampingi kegiatan ekstrakurikuler, bahkan mengerjakan pekerjaan administrasi yang sama seperti guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Perbedaannya terletak pada satu hal yang sangat mendasar: kepastian kesejahteraan.
Fenomena rendahnya penghasilan guru honorer bukan lagi cerita baru. Selama bertahun-tahun, isu ini terus muncul dalam berbagai laporan penelitian, pemberitaan media, hingga pembahasan di parlemen. Meski pemerintah telah membuka berbagai skema pengangkatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jumlah guru honorer yang belum memperoleh status tersebut masih menjadi perhatian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan jika sebagian tenaga pendidiknya masih menghadapi ketidakpastian ekonomi?
Potret Kesejahteraan Guru Honorer
Persoalan utama yang paling sering disampaikan guru honorer adalah besarnya penghasilan yang belum sebanding dengan beban pekerjaan.
Laporan IDEAS bersama Dompet Dhuafa yang dipublikasikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian guru honorer masih menerima penghasilan yang berada pada tingkat sangat rendah. Sebagian bahkan memperoleh pendapatan di bawah Rp500.000 per bulan, sementara kelompok lainnya menerima kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000 setiap bulan. Besaran tersebut tentu berbeda-beda tergantung kemampuan keuangan sekolah, pemerintah daerah, maupun sumber pendanaan yang tersedia.
Angka tersebut menggambarkan bahwa persoalan kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam sistem pendidikan nasional.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak di berbagai daerah, penghasilan tersebut jelas sulit mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan anak, hingga biaya kesehatan.
Bagi guru yang bertugas di wilayah perkotaan, tantangan terbesar adalah tingginya biaya hidup. Sementara bagi guru di daerah terpencil, persoalan bergeser pada biaya transportasi, akses infrastruktur, hingga distribusi layanan pendidikan yang belum merata.
Beban Kerja yang Tidak Berbeda
Dalam praktiknya, perbedaan status kepegawaian tidak selalu berarti perbedaan tanggung jawab.
Banyak guru honorer mengajar dengan jam pelajaran yang sama, menyusun perangkat pembelajaran, membuat laporan penilaian, mengikuti rapat sekolah, hingga menjalankan tugas tambahan yang dibutuhkan sekolah.
Implementasi Kurikulum Merdeka juga menambah tuntutan profesionalisme guru. Mereka dituntut mampu menyusun modul ajar, melakukan asesmen diagnostik, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, hingga meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan.
Artinya, dari sisi tanggung jawab profesional, guru honorer dan guru ASN sering kali menghadapi tuntutan pekerjaan yang hampir serupa.
Perbedaan terbesar justru terletak pada kepastian pendapatan, jaminan sosial, serta jenjang karier.
Mengapa Sekolah Masih Bergantung pada Guru Honorer?
Ketergantungan sekolah terhadap guru honorer sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba.
Selama bertahun-tahun, banyak guru ASN memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pengajar tetap tinggi. Di sisi lain, proses rekrutmen guru melalui mekanisme ASN maupun PPPK memerlukan tahapan administrasi, perencanaan anggaran, dan kebijakan yang tidak dapat dilakukan secara instan.
Dalam situasi tersebut, banyak sekolah memilih merekrut guru honorer agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Keputusan tersebut pada dasarnya merupakan solusi operasional agar siswa tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan. Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlangsung terlalu lama menciptakan persoalan baru, yakni munculnya kelompok tenaga pendidik yang mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kepastian status maupun peningkatan kesejahteraan.
Ketika Pengabdian Berhadapan dengan Realitas Ekonomi
Di balik profesinya sebagai pendidik, guru honorer tetap memiliki kebutuhan hidup yang sama seperti masyarakat pada umumnya.
Mereka harus membayar biaya listrik, kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, hingga kebutuhan kesehatan keluarga.
Tidak sedikit guru yang akhirnya mencari pekerjaan tambahan setelah jam mengajar selesai.
Sebagian membuka les privat.
Sebagian berdagang.
Sebagian lagi bekerja sebagai pengemudi ojek daring, buruh harian, petani, maupun pelaku usaha kecil.
Fenomena ini bukan berarti para guru kehilangan dedikasi terhadap dunia pendidikan. Sebaliknya, pekerjaan tambahan tersebut menjadi strategi bertahan hidup ketika penghasilan utama belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
Ironisnya, waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sering kali harus terbagi dengan pekerjaan sampingan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, bukan karena kompetensi guru menurun, melainkan karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.
Pendidikan Adalah Investasi, Bukan Beban Anggaran
Dalam ilmu ekonomi pembangunan, pendidikan sering disebut sebagai investasi sumber daya manusia (human capital investment).
Artinya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang bagi produktivitas bangsa.
Guru yang memperoleh kepastian pendapatan cenderung memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, membeli bahan ajar, maupun memanfaatkan teknologi pembelajaran.
Sebaliknya, ketika sebagian tenaga pendidik masih menghadapi ketidakpastian ekonomi, perhatian mereka tidak hanya tertuju pada ruang kelas, tetapi juga pada bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kesejahteraan individu guru, melainkan berkaitan erat dengan kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang.
Mengapa Gaji Guru Honorer Masih Rendah? Menelusuri Persoalan Regulasi, Pendanaan Sekolah, dan Kebijakan ASN
Selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai kesejahteraan guru honorer hampir selalu berakhir pada pertanyaan yang sama: mengapa negara yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD masih memiliki guru yang menerima honor sangat rendah?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana anggapan bahwa pemerintah “tidak peduli”. Persoalan ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan kepegawaian, mekanisme pendanaan sekolah, hingga ketimpangan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Memahami akar persoalan menjadi penting agar solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar menyentuh sumber masalahnya.
Guru Honorer Lahir dari Kebutuhan Nyata Sekolah
Secara historis, keberadaan guru honorer muncul sebagai solusi atas kekurangan tenaga pendidik.
Ketika jumlah guru berstatus PNS tidak lagi mencukupi, kepala sekolah menghadapi pilihan yang sulit. Mereka dapat membiarkan beberapa kelas kosong tanpa guru, atau merekrut tenaga honorer menggunakan kemampuan anggaran sekolah.
Sebagian besar sekolah memilih opsi kedua.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Hak belajar peserta didik harus tetap dipenuhi. Kurikulum harus tetap berjalan. Ujian harus tetap dilaksanakan.
Dalam kondisi inilah guru honorer menjadi penyelamat operasional sekolah.
Ironisnya, solusi jangka pendek tersebut berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya membentuk sebuah sistem yang berjalan sendiri.
Tidak Semua Honor Dibayar Negara
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat adalah anggapan bahwa seluruh gaji guru honorer berasal dari pemerintah pusat.
Faktanya, sumber pendanaan guru honorer sangat beragam.
Beberapa memperoleh honor dari:
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Yayasan (untuk sekolah swasta)
- Komite sekolah
- Pendapatan sekolah lainnya yang diperbolehkan regulasi
Perbedaan sumber dana inilah yang menyebabkan besaran honor guru honorer sangat bervariasi.
Di daerah dengan kemampuan fiskal yang baik, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan insentif.
Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah dengan anggaran terbatas sering kali hanya mampu memberikan honor dalam jumlah minimal.
Akibatnya, guru dengan beban kerja hampir sama bisa menerima penghasilan yang sangat berbeda hanya karena berada di daerah yang berbeda.
Dana BOS Memiliki Banyak Prioritas
Dana BOS memang dapat digunakan untuk membayar honor guru non-ASN dengan ketentuan tertentu.
Namun dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pembayaran honor.
Dana BOS juga harus digunakan untuk:
- pembelian buku,
- kegiatan pembelajaran,
- pemeliharaan sekolah,
- listrik,
- internet,
- asesmen,
- administrasi,
- kegiatan ekstrakurikuler,
- hingga kebutuhan operasional lainnya.
Artinya, kepala sekolah harus membagi anggaran yang terbatas ke berbagai kebutuhan.
Dalam kondisi dana yang tidak mencukupi, honor guru sering kali menjadi salah satu pos yang terkena dampaknya.
Bukan karena jasa guru dianggap tidak penting, tetapi karena sekolah harus memastikan seluruh kegiatan pendidikan tetap berjalan.
Ketimpangan Antar Daerah
Indonesia memiliki lebih dari 500 pemerintah kabupaten dan kota dengan kemampuan ekonomi yang berbeda.
Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi tentu memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memberikan insentif kepada guru.
Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat memiliki ruang yang jauh lebih terbatas.
Inilah sebabnya mengapa terdapat guru honorer yang memperoleh tambahan insentif daerah, sementara guru di wilayah lain hanya menerima honor pokok.
Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan guru tidak hanya dipengaruhi kebijakan nasional, tetapi juga kondisi keuangan daerah.
Gelombang Pensiun Guru ASN
Persoalan lain yang turut memengaruhi kebutuhan guru honorer adalah meningkatnya jumlah guru ASN yang memasuki masa pensiun.
Selama beberapa tahun terakhir, ribuan guru pensiun setiap tahun.
Sementara itu, proses rekrutmen ASN tidak selalu mampu menggantikan seluruh kebutuhan dalam waktu yang sama.
Akibatnya, sekolah kembali mengandalkan guru honorer agar proses belajar mengajar tetap berlangsung.
Pemerintah sebenarnya telah membuka rekrutmen guru PPPK dalam beberapa tahap.
Namun kebutuhan guru nasional masih sangat besar sehingga proses pemenuhannya membutuhkan waktu.
Birokrasi yang Masih Kompleks
Selain persoalan jumlah guru, tantangan lain berada pada sisi administrasi.
Guru harus memastikan data kepegawaiannya tercatat dengan benar dalam sistem pendidikan nasional.
Kesalahan data dapat menyebabkan berbagai konsekuensi administratif, mulai dari keterlambatan pembayaran tunjangan hingga tertundanya proses tertentu.
Karena itu, akurasi pengelolaan data menjadi sangat penting.
Perlu dicatat bahwa berbagai persoalan administrasi yang dialami guru tidak selalu disebabkan oleh satu faktor saja.
Kesalahan dapat berasal dari proses input data, sinkronisasi sistem, perubahan regulasi, maupun proses verifikasi yang membutuhkan waktu.
Pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat tata kelola data agar risiko tersebut semakin kecil.
Menunggu Kepastian Status
Bagi banyak guru honorer, persoalan terbesar bukan hanya soal besaran gaji.
Yang lebih menguras energi adalah ketidakpastian.
Sebagian telah mengajar selama belasan bahkan puluhan tahun tanpa mengetahui kapan memperoleh kesempatan menjadi ASN atau PPPK.
Ketidakpastian tersebut membuat mereka sulit menyusun perencanaan hidup.
Mengambil kredit rumah menjadi penuh risiko.
Merencanakan pendidikan anak juga tidak mudah.
Bahkan sebagian harus menunda berbagai kebutuhan keluarga karena pendapatan yang tidak menentu.
Dalam perspektif ekonomi, kepastian pendapatan sama pentingnya dengan jumlah pendapatan itu sendiri.
Mengapa Persoalan Ini Sulit Diselesaikan?
Jika dilihat secara sederhana, solusi persoalan guru honorer tampak mudah: naikkan gaji mereka.
Namun dalam praktik pemerintahan, keputusan tersebut berkaitan dengan banyak aspek sekaligus.
Pemerintah harus mempertimbangkan:
- kapasitas anggaran negara,
- kemampuan fiskal daerah,
- kebutuhan pegawai sektor lain,
- reformasi birokrasi,
- serta keberlanjutan pembiayaan dalam jangka panjang.
Setiap tambahan belanja pegawai bukan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran, tetapi menjadi komitmen yang harus dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itulah, penyelesaian persoalan guru honorer memerlukan perencanaan yang matang agar peningkatan kesejahteraan tetap sejalan dengan keberlanjutan fiskal negara.
Antara Efisiensi Anggaran dan Investasi Pendidikan
Di sinilah perdebatan publik sering muncul.
Sebagian pihak berpendapat bahwa negara seharusnya memberikan prioritas lebih besar terhadap kesejahteraan guru karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mengelola anggaran untuk berbagai sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, dan pelayanan publik.
Perdebatan tersebut bukan sekadar soal angka dalam APBN, tetapi mengenai bagaimana sebuah bangsa menentukan prioritas pembangunannya.
Jika pendidikan diposisikan sebagai fondasi kemajuan, maka kualitas guru dan kesejahteraannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari investasi tersebut.